Skip to main content
Rabu, 16 April 2014

Program KPR Sejahtera Mulai 1 Oktober, Bebas Pilih Rumah Subsidi

Metrogaya- Ada kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, terutama yang telah lama menunggu fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yang telah dikeluarkan Kementerian Perumahan Rakyat pada 1 Juli lalu. Mulai 1 Oktober nanti, petunjuk teknis (juknis) subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk program ini keluar dan bisa dijalankan. KPR untuk program ini dinamakan KPR Sejahtera.

Fasilitas baru ini memiliki banyak perbedaan dari fasilitas lama. Salah satunya, pada skim lama subsidi diberikan berupa subsidi selisih bunga selama 4-6 tahun pertama masa kredit, sedangkan pada skim baru subsidi diberikan selama masa kredit yakni hingga 15 tahun.

Branch Manager Bank BTN cabang Surabaya Sigit Mintowardono mengatakan, dalam skim baru nanti yang dijadikan patokan bukan lagi harga rumah atau rusun, tetapi besaran plafon kredit yang diajukan. Ini karena ada kriteria batasan bunga kredit terhadap plafon kredit yang diberikan.

“Jadi, berapapun harga jual rumah atau rusun yang ingin dimiliki, mereka bisa menggunakan subsidi ini asal sesuai dengan aturan plafon kredit dan penghasilan maksimal,” kata Sigit di sela sosialisasi KPR Sejahtera bersama pengembang REI di Surabaya, Selasa (28/9).

FLPP berawal dari ide untuk mempercepat realisasi kepemilikan rumah bagi masyarakat kurang mampu, mengingat hingga kini backlog rumah secara nasional mencapai 7,45 juta unit. Sedangkan realisasi penambahan rumah hanya 700.000 unit per tahun.

Pemerintah menyiapkan dana awal FLPP sebesar Rp 2,7 triliun. Dana ini digabung dengan dana perbankan dan lembaga keuangan lainnya, sehingga suku bunga kreditnya bisa ditekan menjadi di bawah 10 persen. Skim sebelumnya, yang disubsidi hanya Rumah Sederhana sehat (RSh) dengan harga Rp 55 juta dan rusun atau apartemen seharga Rp 140 juta per unit.

Menurut Sigit, masyarakat yang ingin memanfaatkan subsidi ini harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan memiliki penghasilan maksimal Rp 2,5 juta per bulan untuk kredit rumah. Sedangkan untuk kredit rusun, maksimal penghasilan yang disyaratkan Rp 4,5 juta per bulan.“Selain itu, calon debitur juga belum pernah mendapatkan subsidi KPR sebelumnya,” ungkap Sigit.

Sementara, bunga kredit yang diberikan berbeda-beda sesuai plafonnya. Untuk KPR Sejahtera Tapak (nama kredit untuk kepemilikan rumah, red), untuk plafon sebesar Rp 50 juta dikenakan bunga 8,15 persen per tahun, Rp 60 juta (8,25 persen), Rp 70 juta (8,35 persen), dan Rp 80 juta (8,5 persen).

Sedangkan Sejahtera Susun (untuk kepemilikan rusun), plafon kredit Rp 90 juta dikenai bunga 9,25 persen, Rp 100 juta (9,35 persen), Rp 110 juta (9,5 persen), Rp 120 juta (9,65 persen), Rp 130 juta (9,8 persen), dan Rp 135 juta (9,95 persen).

Jangka waktu kredit yang diberikan bisa sampai 15 tahun. Dengan ketentuan itu, Sigit berharap mereka yang mengajukan KPR Sejahtera adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena nilai kredit yang dibayarkan tetap hingga lunas dan tak terpengaruh inflasi atau kenaikan gaji.“Contoh saja, kalkulasi sementara kami adalah untuk plafon kredit Rp 50 juta dengan tenor 15 tahun, cicilannya sekitar Rp 491.500 per bulan. Tentu cukup terjangkau,” jelasnya.

Namun, pihaknya berharap ada sinergi yang baik antara pembeli dengan pengembang. Pasalnya, KPR Sejahtera akan diberikan BTN ketika rumah yang dibeli sudah dibangun atau siap huni.

Wakil Ketua Bidang RSh DPD REI Jatim Tri Wedianto sangat mendukung keluarnya juknis skim baru KPR Sejahtera, sehingga jumlah rumah yang sudah dibangun pengembang bisa segera direalisasikan ke pembeli.

“Dari 11.042 unit rumah yang sudah terbangun oleh pengembang, baru sekitar 4.000 unit yang sudah terealisasi. Oleh karena itu, kami optimistis skim baru ini bisa mendongkrak penjualan rumah yang sudah siap huni,” ujar Tri.

Sekretaris DPD REI Jatim Nurwakhid menambahkan, dengan telah diberlakukannya skim baru KPR Sejahtera, pihaknya berharap pemerintah bisa lebih memberikan kemudahan baik bagi pengembang maupun konsumen.

“Misalnya keputusan pengenaan PPN untuk rumah menengah bawah harusnya tidak dikenakan, karena rusun seharga Rp 140 juta saja tidak dikenai PPN,” imbuh Nurwakhid. (yc/surya)